Fenomena baliho sudah menjadi
tradisi di negeri ini. Pemasangan baliho di tepi jalan atau tempat keramaian
dijadikan cara ampuh bagi pemerintah untuk media sosialisasi program-program
yang dilaksanakan, bahkan dalam rangkaian pemilukada pasangan calon
berlomba-lomba mensosialisasikan diri dengan berbagai gaya foto yang
ditampilkan untuk menarik simpati masyarakat. Akan tetapi, saat ini baliho yang
banyak tersebar disetiap sudut kota tidak efisisen. Hal ini dikarenakan isi
dari baliho dikalahkan dengan adanya foto/gambar pemimpin daerah yang ukurannya
lebih besar dibandingkan dengan pesan yang disampaikan. Seharusnya, baliho yang
bertujuan untuk mensosialisasikan program-program kerja lebih mengedepankan
pesan yang disampaikan daripada unsur foto pemimpin daerah.
Beberapa hari ini, kita melihat di
media massa memberitakan perseteruan antara Pj Walikota dengan Kadisdukcapil
Kota Pekanbaru. Hal ini terkait dengan penurunan paksa baliho e-KTP yang
dipasang Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru di setiap kantor
Kecamatan oleh Satpol PP atas perintah Pj Walikota. Mendengar alasan Pj
Walikota Pekanbaru yang memerintahkan untuk melakukan pencopotan yang
dikarenakan adanya foto Kadisdukcapil bukannya foto Pj Walikota dan Gubernur
Riau di baliho merupakan alasan yang tidak berlandaskan hukum. Lebih kepada
berdasarkan logika dan sikap otoriter Pj Walikota. Jika kita menilik dari
program e-KTP yang merupakan program nasional dan dijalankan oleh disdukcapil
tidak ada salahnya dalam hal foto yang ditampilkan merupakan kepala dinasnya.
Ada apa dibalik kejadian ini???
Sangat disayangkan dengan adanya
pencopotan baliho e-KTP secara paksa oleh satpol PP. Bahkan sampai terjadi adu
jotos antara kadisdukcapil dengan Satpol PP karena masalah baliho. Baliho yang
telah terpasang tersebut menggunakan anggaran APBD Kota Pekanbaru, hal ini
telah menghambur-hamburkan APBD yang dikarenakan alasan politis. Keberadaan
baliho yang bertujuan sosialisasi sekarang sudah jauh dari tujuan awalnya dan
telah disalahgunakan oleh pejabat-pejabat di Provinsi Riau. Saat ini baliho
lebih digunakan untuk politik pencitraan oleh pemimpin-peminpin daerah.
Substansi dari baliho tidak tersampaikan dikarenakan gambar-gambar pemimpin
daerah lebih dominan daripada pesan yang disampaikannya. Dan melihat kejadian
pencopotan baliho secara paksa lebih kepada kecemburuan dari Pj Walikota yang
seharusnya dapat mencitrakan dirinya melalui baliho, namun digunakan oleh Kadisdukcapil
Kota Pekanbaru.
Oleh: Al Razi Izzatul Yazid
Menteri Sekretaris Kabinet BEM UNRI
Di Terbitkan Di Kolom Youngster Tribune Pekanbaru , Edisi Minggu, 04 Desember 2011
0 komentar:
Posting Komentar