Oleh: Al
Razi Izzatul Yazid
Terbit Pada Kolom Youngster Tribun Pekanbaru Edisi Minggu, 2 September 2012
Menteri
Sekretaris Kabinet BEM UNRI 2010-2012
Pelaksanaan PON XVIII di Provinsi
Riau sebenarnya merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Riau. Dengan
diselenggarakannya PON di Riau, akan menjadikan Provinsi yang terkenal kaya ini
menjadi sorotan 200 juta pasang mata bangsa Indonesia seluruh pelosok tanah
air. Seluruh masyarakat Indonesia menaruh harapan besar kepada Provinsi Riau
akan gemilangnya pelaksanaan PON di Provinsi Riau mengingat Provinsi Riau
merupakan Provinsi Kaya di Indonesia.
Akan tetapi kebanggaan dan harapan itu
akan sirna jika melihat persiapan pelaksanaan PON XVIII yang tinggal hitungan
hari masih banyak terdapat kekurangan di sana-sini, baik dari venue, akomodasi
hingga jadwal pertandingan yang belum fixs. Padahal jika kita melihat jangka
waktu yang tersedia dan anggaran yang telah dikucurkan tidak menjadi keraguan
dan hambatan dalam persiapan yang dilakukan.
Jika melihat waktu persiapan,
sebenarnya Provinsi Riau memiliki jangka waktu yang panjang sejak ditetapkannya
Provinsi Riau sebagai tuan rumah 6 tahun yang lalu. Semenjak itu, Pemerintah
Provinsi Riau sudah gencar melakukan pembangunan beberapa venue. Dan telah
mencanangkan slogan Catur Sukses, yakni Sukses Penyelenggaraan, Sukses
Prestasi, Sukses Promosi Daerah dan Sukses Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
Waktu 6 tahun itu merupakan waktu yang tidak singkat. Dengan management yang
baik tentunya dapat melakukan persiapan yang maksimal.
Jika dilihat dari kuncuran dana,
jumlah anggaran yang telah dikucurkan pemerintah Provinsi Riau tidak sedikit
jumlahnya dapat mempersiapkan PON XVIII dengan maksimal. Dan dibantu juga dari dana
APBN yang memang jumlahnya lebih minim dari APBD yang dikucurkan. Sehingga
wajar jika saat ini dengan anggaran yang telah berlimpah ruah dikucurkan, namun
hasilnya yang amburadul memunculkan pertanyaan dibenak masyarakat, apakah dana
tersebut dikorupsi??. Kejadian ini sungguh sangat mencoreng Provinsi Riau di
mata masyarakat Indoensia.
Melihat realitas yang ada menjelang
hari H, wajar raut wajah pejabat Pemerintah Provinsi Riau menampakkan kegalauan
dan kegamangan akan suksesnya pelaksanaan PON di Bumi Lancang Kuning ini. Betapa
tidak, dari tinjauan tim eksistensi bentukan dari Kemenkokesra menemukan 7 dari
54 venue bermasalah, diantaranya, venue futsal, venue lapangan tembak, venue
takraw, bolling, billiar, softball dan base ball. Hal ini sangat berbeda dari apa
yang diucapkan Gubernur Riau yang mengatakan pembangunan hanya tersisa dua venue
lagi.
Dari pantauan tim, lapangan futsal,
bolling dan biliar yang paling mengkhawatirkan karena masih banyak yang belum
diselesaikan. Namun kontraktor menjamin venue-venue tersebut akan dapat
digunakan pada hari H pelaksanaan PON nantinya, wallahuwallam bishawab. Ada apa
dengan ini semua?
Ketidaksiapan pembangunan venue
tersebut mendapat reaksi negatif dari beberapa kontingen. Sebut saja Plt. Ketua
KONI Jatim, Erlangga Satriagung yang mengatakan “PON Riau sekarang ini PON
amburadul” kepada suarakawan.com (13/08). Selain itu, baru-baru ini tim
kontingen sepakbola Papua melayangkan surat protes kepada PB PON sehubungan
kondisi lapangan Stadion Narasinga yang tidak becus. Wakil Manager Tim
Sepakbola Papua, Nico Dino, mengatakan akan protes keras atas kondisi lapangan,
dan akan tidak menurunkan timnya apabila tidak ditanggapi suratnya, kepada
riaukita.com (30/08).
Dua reaksi negatif dari tim tamu
tersebut merupakan tamparan keras bagi pemerintah Provinsi Riau. Sebagai tuan
rumah, seharusnya kita memberikan pelayanan dan sarana pra sarana yang sempurna
sehingga dapat memberikan kepuasan kepada tim tamu. Dua reaksi negatif ini
menambah catatan kelam persiapan pelaksanaan PON di Bumi lancang Kuning ini. Melengkapi kasus suap PON yang menyerat 10 anggota DPRD
Provinsi Riau sebagai tersangka yang kini menjadi perbincangan publik di media
massa dan media elektronik di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan gaung
persiapan pelaksanaan PON Riau terselimuti awan gelap.
Fakta-fakta diatas menggambarkan
bahwa SDM yang saat ini menduduki posisi strategis di Pemerintahan tidak
memiliki skill managerial yang baik. Selain itu, dalam kasus suap yang terjadi
mencerminkan bahwa pemerintah Provinsi Riau tidak dapat mengemban amanah dari
masyarakat Indonesia. Mereka para pejabat elit lebih mementingkan kesenangan
pribadi daripada kesenangan masyarakat bersama.
Terbit juga ni di Suara Pembaca Haluan Riau... 3 September 2012
BalasHapus